Sejarah Maluku
Provinsi Maluku dibentuk sejak awal kemerdekaan, tepatnya dua hari setelah pembacaan teks proklamasi Republik Indonesia. Pembentukannya bersamaan dengan enam daerah lainnya, yaitu, Kalimantan, Sunda Kecil, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera. Namun secara resmi, Provinsi Maluku terbentuk 12 tahun kemudian dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1958.
Seperti suku bangsa Indonesia asli lainnya, penduduk asli Maluku merupakan percampuran antara bangsa Wedoid dan Negroid. Setelah bercampur dengan suku-suku yang datang kemudian, muncul suku-suku baru. Suku yang diketahui sebagai penghuni pertama wilayah ini adalah Suku Alune dan Suku Wemale. Mereka menghuni Pulau Seram, Halmahera, dan Buru. Suku-suku tersebut diduga sebagai nenek moyang dari suku-suku yang ada sekarang, seperti Alifuru, Togifil, dan Furu-aru.
Pada abad ke 7, pelaut-pelaut dari daratan Cina seringlaki mengunjungi Maluku untuk mencari rempah-rempah. Di era kejayaan Sriwijaya sampai abad ke 12, maluku termasuk ke dalam wilayah kekuasaan kerajaan maritim tersebut. Pada awal abad ke 14, Majapahit mengambil alih kekuasaan dan sejak saat itu, perdagangan rempah-rempah Maluku dikuasai oleh orang Jawa. Sedangkan bangsa-bangsa Eropa, seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda, datang ke Maluku mulai abad ke 16.
Pengaruh Islam masuk ke Maluku mulai abad ke 14, dibawa oleh pedagang-pedagang dari Aceh, Malaka, dan Gresik. Pusat-pusat penyebaran agama Islam terletakdi Hitu, Tidore, Ternate, dan Kepulauan Banda. Ketika bangsa Eropa datang, hampir seluruh penduduk Maluku sudah memeluk agama Islam. Setelah masuknya Islam, Maluku mulai mengenal bentuk pemerintaha yang lebih rapi, yaitu, dengan berdirinya kesultanan-kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo.
Pada tahun 1512, Portugis mulai mendarat di Kepulauan Maluku, tepatnya di Pulau Banda dan Pulau Penyu. Bangsa Spanyol datang ke kepulauan ini sembilan tahun kemudian dan mendirikan benteng di Tidore. Selain berdagang rempah-rempah, mereka ternyata menyebarkan agama Kristen.
Persahabatan Portugis dengan Ternate berakhir pada tahun 1530. Ketika itu, para pedagang Eropa merampas hasil-hasil cengkeh milik Raja Ternate, Sultan Hairun. Sejak saat itu, hubungan Ternate dengan Portugis tidak pernah kembali harmonis. Tahun 1570 terjadi pertempuran antara Ternate dengan Portugis yang dimenangkan oleh Ternate. Setelah pertempuran itu, Portugis terpaksa mundur dari Ternate dan pindah ke Ambon dan Tidore.
Pada tahun 1602, VOC berdiri di Maluku. Saat itu, VOC sudah menjadi penguasa tunggal perdagangan rempah-rempah di Maluku. Tahun 1625, VOC mulai menggerakkan sistem pelayaran Hongi, suatu gerakan untuk memberantas penyelundupan rempah-rempah. Selain itu, Belanda juga memberlakukan kerja paksa, tanam paksa, dan bahkan penyerahan paksa. Tindakan Belanda (VOC) ini membuat hubungannya dengan penduduk Maluku yang sebelumnya sudah buruk karena praktek monopoli, menjadi semakin buruk.
Sejak tahun 1800, Inggris mulai menguasai Ternate dan Banda. Namun, penguasaan Inggris ini tidak lama karena menurut konvensi London tahun 1814, Inggris harus menyerahkan kembali daerah jajahannya itu kepada Belanda. Berdasarkan konvensi tersebut, tahun 1817, Belanda mulai mengatur kembali kekuasaannya di Maluku. Pemerintahan kemudian disatukan dalam Gouvernement de Molukken yang berpusat di Ambon.
Kedatangan kembali Belanda disambut dengan perlawanan rakyat di bawah pimpinan Phillip Latumahina, Anthony Rebak, Said Perintah dan Pattimura (Thomas Matulessy), Paulus Tiahahu dan purtinya yang bernama Christina Martha Tiahahu. Perlawanan ini berakhir tanggal 16 Desember 1817. Pattimura dan kawan-kawannya di jatuhi hukuman gantung di Fort Niew Vistoria, Ambon.
Pada awal abad ke 20, mulai tumbuh organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan di Maluku. Munculnya organisasi-organisasi ini menandai era baru perjuangan kemerdekaan yang sebelumnya dilakukan melalui gerakan bersenjata. Organisasi yang pertama berdiri adalah Ambonsch Studie Fonds yang berdiri tanggal 24 September 1909 di bawah pimpinan Dr. W.K. Tehupeiory. Setelah itu, tahun 1915, berdiri organisasi Mena Muria yang didirikan oleh A. Pattinasarany. Organisasi-organisasi tersebut bergerak di luar politik.
Organisasi pertama yang secara terang-terangan bergerak di bidang politik adalah Sarekat Ambon. Organisasi ini didirikan oleh Alexander Jacob Patty di Semarang tahun 1920. Sarekat Ambon berhasil mendesak pemerintah kolonial untuk menyetujui pembentukan Ambon Raad tahun 1921. Sarekat Ambon juga menyebarkan ide-ide nasionalisme Indonesia dengan menerbitkan majalah Mena Muria. Pada tahun 1925, Jacob Patty dibuang ke Bengkulu oleh Penguasa Belanda.
Pada era penjajahan Jepang, pemerintahan menjadi bercorak militer. Segala kegiatan rakyat dipusatkan untuk mendukung perang yang sedang dilancarkan Jepang. Kehidupan sehari-hari diawasi secara ketat oleh mata-mata Jepang dan Kempetai (polisi rahasia). Keadaan yang sangat membelenggu rakyat ini berlangsung sampai Jepang menyerah terhadap Sekutu yang disusul dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Setelah merdeka, bangsa Indonesia memulai era baru, yaitu, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Belanda yang berkeinginan kembali menjajah Indonesia terus melakukan upaya penguasaan, bahkan setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949. Mereka mensponsori pembentukan Republik Maluku Selatanb (RMS). Pasukan kolonial Belanda KNIL menyatakan diri sebagai angkatan perang RMS. Sebagai respons atas pemberontakan itu, pemerintah RI melakukan operasi penumpasan pada 14 Juli 1950. Tanggal 8 November 1950, operasi penumpasan berakhir dengan dibebaskannya kota Ambon dari cengkraman kaum pemberontak. Setelah RMS berhasil ditumpas, pemerintah Provinsi Maluku, yang waktu itu di bawah Gubernur Latuharhary mulai bisa menjalankan fungsinya dengan baik.
![]()
Tags: sejarah bali, sejarah DIY, sejarah jawa tengah, sejarah jawa timur, sejarah jawabarat, sejarah kalimantan barat, sejarah kalimantan tengah, sejarah kalimantan timur, Sejarah Lampung, tips seo Posted in



